KPK OTT Lapangan: Mulyono Terima Suap, 17 Orang Masuk Sel
KPK OTT Lapangan: Mulyono Terima Suap, 17 Orang Masuk Sel Yang Kini Telah Resmi Menjadi Tersangka Dalam Kasusnya. Operasi tangkap tangan kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan langsung menyita perhatian publik. Kali ini, operasi di gelar serentak di tiga wilayah strategis, yakni Banjarmasin, Lampung, dan Jakarta. Dari rangkaian KPK OTT mengamankan total 17 orang, termasuk 12 pegawai Direktorat Jenderal Bea. Dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah cepat ini menegaskan komitmennya dalam membersihkan praktik korupsi di sektor pelayanan publik.
Serta yang khususnya yang berkaitan dengan pajak dan kepabeanan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut dalam keterangan resminya pada Kamis (5/2/2026). Ia menyebutkan bahwa selain pegawai Bea Cukai, lima orang lain berasal dari pihak swasta, yakni PT BR. Seiring perkembangan kasus, mereka langsung menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih. Tentunya untuk membuka konstruksi perkara secara transparan kepada publik. Mari kita simak lengkap akan KPK OTT di lapangan ini.
OTT Serentak Di Tiga Daerah, KPK Amankan 17 Orang
OTT Serentak Di Tiga Daerah, KPK Amankan 17 Orang. Dan strategi ini menunjukkan bahwa dugaan praktik suap tidak berdiri sendiri. Namun melainkan terhubung dalam satu mata rantai. Dari hasil operasi, tim penyidik mengamankan 17 orang yang langsung di bawa untuk pemeriksaan intensif. Sebanyak 12 orang di antaranya di ketahui merupakan pegawai Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu. Sementara itu, lima orang lainnya berasal dari pihak swasta yang di duga terlibat dalam aliran dana suap. Transisi dari penangkapan ke proses pemeriksaan berlangsung cepat. Kemudian menandakan bahwa mereka telah mengantongi bukti awal yang kuat sebelum operasi dilakukan. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal keras bahwa sektor perpajakan dan kepabeanan masih menjadi area rawan korupsi. Meski reformasi birokrasi terus digencarkan, praktik “uang apresiasi” masih di temukan. Oleh karena itu, operasi ini di harapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Tentunya terhadap sistem pengawasan internal di lingkungan Kemenkeu.
Peran Mulyono Dan Aliran Uang Suap Yang Terbongkar
Dalam konferensi pers, KPK mengungkap Peran Mulyono Dan Aliran Uang Suap Yang Terbongkar. Terlebihnya yang menjadi salah satu figur sentral dalam kasus ini. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Dan menjelaskan bahwa Mulyono menerima uang suap terkait pengurusan restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB). Fakta yang paling menyita perhatian publik adalah penggunaan dana suap tersebut. Dari total uang yang di terima. Dan sebesar Rp 300 juta di ketahui di gunakan Mulyono sebagai uang muka atau down payment (DP) pembelian rumah.
Selain itu, ia juga mendapatkan “uang apresiasi” senilai Rp 800 juta dari pihak terkait. Pengungkapan aliran dana ini memperlihatkan bagaimana praktik korupsi kerap menyentuh kebutuhan personal pejabat. Mulai dari hunian hingga gaya hidup. Transisi dari penyelidikan tertutup ke pemaparan terbuka oleh KPK menjadi bukti bahwa lembaga antirasuah ingin menghadirkan efek jera. Kemudian tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi aparatur lain yang masih bermain di wilayah abu-abu.
Dampak Kasus Dan Peringatan Keras Bagi Aparatur Negara
Kasus OTT KPK di Banjarmasin, Lampung, dan Jakarta ini membawa Dampak Kasus Dan Peringatan Keras Bagi Aparatur Negara. Di satu sisi, pengungkapan kasus menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih bekerja. Namun di sisi lain, keterlibatan belasan pegawai Bea Cukai kembali mengusik kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan negara. Transisi ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka akan menjadi babak penting berikutnya. Publik kini menanti langkah tegas mereka. Serta yang termasuk kemungkinan pengembangan kasus untuk menelusuri pihak lain yang terlibat.
Tidak menutup kemungkinan, OTT ini hanyalah pintu masuk untuk mengungkap praktik korupsi yang lebih besar. Lebih jauh, kasus ini menjadi peringatan keras bagi aparatur sipil negara bahwa jabatan adalah amanah. Namun bukan sarana memperkaya diri. Dengan sorotan publik yang semakin tajam. Kemudian di harapkan OTT ini mendorong reformasi yang lebih serius. Kemudian yang sekaligus menegaskan pesan bahwa tidak ada ruang aman bagi koruptor di negeri ini terkait KPK OTT.
